Bobby Nasution Berharap Alokasi TKD Sumut Tahun 2027 Tetap Setara 2026

Harapan Bobby Nasution: TKD Sumut 2027 Diharapkan Tetap Setara Nominal Tahun 2026

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan harapannya agar Pemerintah Pusat dapat mempertahankan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumatera Utara pada tahun 2027 mendatang. Ia berharap nominal tersebut tetap setara dengan jumlah yang diterima provinsi pada tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana TKD Tambahan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Selasa (14/7/2026). Menurut Bobby, keberlanjutan dukungan anggaran ini sangat krusial mengingat dampak bencana tahun 2025 masih dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam pemulihan ekonomi daerah.

"Kami harap pada 2027, alokasi TKD untuk daerah terdampak bencana dapat disamakan dengan tahun 2026 saat dana tersebut dikembalikan," ujar Bobby di hadapan para kepala daerah se-Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang ada, Pemerintah Pusat sebelumnya telah memberikan tambahan TKD bagi Sumut sebesar Rp6 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp1,1 triliun dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mendanai program rehabilitasi wilayah terdampak bencana.

Fokus pada Dampak Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Bobby menekankan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut agar mengelola anggaran tambahan tersebut dengan transparan dan tepat sasaran. Ia mengimbau agar dana tersebut difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung bagi warga, baik melalui pembangunan fisik maupun intervensi nonfisik.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian APBD 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Fatoni menegaskan pentingnya realisasi anggaran yang cepat agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat di tiga provinsi terdampak, yakni Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat.

Hingga saat ini, komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk transparan dalam pengelolaan dana ini tetap menjadi prioritas, dengan membuka diri terhadap pengawasan dan monitoring secara berkala.

(Sumber: Rilis Resmi Diskominfo Sumut / Foto: Dokumentasi Pemprov Sumut)